Bintan, News

Siapkan Lamaran Kerja, Investasi Rp 7,5 T Masuk Lagoi Serap Hampir 3000 Pekerja

| Sabtu 11 Mar 2017 11:27 WIB | 3593



Kawasan Wisata Lagoi



MATAKEPRI.COM,  Bintan – Kawasan wisata internasional Laogi, Bintan menerima investasi baru. Sepuluh perusahaan di bawah konsorsium PT Gallant Lagoi menyiapkan dana investasi sekitar US$ 564 juta atau setara Rp 7,518 triliun (kurs 1 US$ = Rp 13.300).

Perusahaan ini akan investasi di bidang perhotelan dan resor. Total kamar hotel yang akan dibangun mencapai 3.000 unit dan akan membutuhkan pekerja sekitar 2.815 orang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar Tenaga Kerja Asing (TKA).

H Muhammad Saleh Umar, Ketua Badan Pengusahaan (BP) Kawasan Perdagangan dan Kepelabuhanan Bebas atau Free Trade Zone (FTZ) Bintan mengatakan, Izin Prinsip (IP)-nya sudah ada.

”Izin prinsipnya sudah siap dan sudah kami setujui, per 20 Februari 2017 lalu. Dari 10 perusahaan dalam satu grup itu menyiapkan 564 juta US dolar,” ujar HM Saleh usai membuka sosialisasi Peraturan Kepala BKPM nomor 17/2015 di Bintan Beach Agro Resor, Kamis (9/3) kemarin.

Investasi ini, lanjut HM Saleh, merupakan yang pertama masuk ke Bintan sejak tahun 2017. Direncanakan, para investor bakal merekrut sekitar 3 ribu tenaga kerja.

Hanya saja, perekrutan dilakukan secara bertahap dan sesuai dengan kualifikasi. Karena, pembangunan konstruksi perhotelan kemungkinan baru dimulai tahun 2018 mendatang.
Pembangunan fisik dimulai setelah semua izin selesai.

Saat ini izin prinsip sudah siap. Kemudian, pengusaha mengurus IMB (Izin Mendirikan Bangunan), SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan), izin lingkungan serta perizinan lainnya.

”Ditargetkan, setahun ini semua izin selesai. Pembangunan perhotelan dan resor rampung semua, sekitar tiga tahun ke depan. Justru itu, kami berharap semua pihak terkait mendorong percepatan pengurusan izin-izin yang diperlukan investor ini,” harapnya.

”Kemudian, kita berharap agar pelajar SMA maupun anak Bintan yang bekerja, siapkan kemampuan berbahasa Inggris agar kita punya kesempatan bekerja nantinya,” tambah HM Saleh.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua BP Kawasan FTZ Bintan Yurioskandar membenarkan, izin prinsip investor yang menyediakan investasi Rp 7,5 triliun ini sudah siap dan disetujui oleh BP Kawasan Bintan. Pembangunan fisik belum bisa dijalankan karena harus mengurus izin yang lain.

Kendalanya, lanjut Yurioskanda, untuk investasi pariwisata belum diberikan kewenangan program Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi (KLIK) oleh pusat.

Berbeda dengan investasi industri di Lobam, yang sudah diberikan kewenangan program KLIK. BP Kawasan Bintan meminta agar pemerintah pusat juga memberikan program KLIK kepada investasi pariwisata di Bintan.

”Program KLIK ini punya kemudahan. Yaitu, jika investor sudah punya izin prinsip, sudah bisa membangun fisik. IMB, HO maupun izin lainnya bisa diurus sambil berjalan. Ini baru berlaku untuk industri di Lobam. Sedangkan untuk investasi pariwisata, belum berlaku,” terang Yurioskandar.

”Makanya, investor yang menanamkan modal Rp 7,5 triliun di Lagoi Bintan ini, belum membangun fisik, untuk saat ini. Mudah-mudahan tahun 2018, sudah dibangun fisik perhotelan dan resor berbintang tiga, empat dan hotel berbintang lima ini,” tutupnya.

Ketua Apindo Bintan Jamin Hidajat juga membenarkan hal itu. Jamin mengatakan, pihak Apindo Bintan sudah mengusulkan ke pusat, agar investasi pariwisata di Bintan diberikan kewenangan menjalankan program KLIK. Tapi, belum disetujui oleh pusat.

”Untuk pelaksanaan program KLIK di kawasan industri Lobam, kami belum melihat secara ril, seperti apa kemudahan program KLIK itu. Karena belum ada investor yang masuk atau menjalankan program KLIK ini,” kata Jamin Hidajat.

Gubernur Kepri H Nurdin Basirun sebelumnya meminta dengan tegas kepada Kepala Dinas Pariwisata Pemprov Kepri dan kepala dinas terkait lainnya untuk jemput bola terkait kebutuhan para investor tersebut.

”Saya dengar ada yang mau bangun hotel 3.000 kamar. Jangan mereka lagi yang datang untuk mengurus sesuatu. Kepala dinasnya langsung datangi mereka. Tanyakan apa yang diperlukan. Kita harus jemput bola,” jelas Nurdin dalam satu kesempatan di Gedung Daerah, baru-baru ini.

Ia menegaskan, saat ini pelayanan menjadi hal utama yang dikedepankan. Para investor ini sudah melirik Kepri sebagai tempatnya membuka usaha baru. Maka harus dibantu perizinannya dengan cara jemput bola. n4-tp



Share on Social Media