Nasional , News

BPBD Sulset Usul Beli Helikopter, DPRD Sulsel : Sewa Lebih Efektif

| Rabu 04 Dec 2019 10:13 WIB | 844



Kantor DPRD Sulawesi Selatan. (Istimewa)


MATAKEPRI.COM, Makassar - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) mengusulkan pengadaan helikopter untuk siaga bencana. Wakil Ketua Komisi E DPRD Sulsel Arum Spink menilai sewa helikopter lebih efektif dibanding membeli baru.


"Sebenarnya, kalau metodelogi yang dipakai oleh pemerintah sebelumnya, untuk kebutuhan-kebutuhan mobilisasi, kita bisa sewa, sewa itu lebih efektif. Satu kali sewa katakanlah, Rp 50 juta, kalau dalam setahun kita pakai 10 kali, kan Rp 500 juta. Nah ini tidak setiap saat dipakai," ujar Arum di Komisi E DPRD Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Selasa (26/11/2019).


Arum sepakat jika helikopter dibutuhkan BPBD untuk siaga bencana. Namun jika memang harus membeli, maka sebaiknya pembeliannya dilakukan maksimal dengan membeli helikopter yang sesuai standar untuk penanganan bencana.


"Kalau ini kesiapsiagaan, ya saya pikir juga penting, tetapi lagi-lagi kalau tidak maksimal atau setengah-setengah ngapain?," katanya.


Pernyataan Arum tersebut didasari dari penjelasan Kepala BPBD Sulsel Syamsibar. Dalam rapat bersama Komisi E, Syamsibar menjelaskan, dibutuhkan dana sekitar Rp 100 miliar untuk membeli helikopter yang sesuai untuk penanganan bencana. Sementara BPBD hanya menganggarkan Rp 30 miliar di RAPBD 2020 untuk pengadaan helikopter


helikopter ambulans milik Indonesia. (Istimewa)


"Yang pasti dari alokasi kami yang ada Rp 30 M (untuk beli heli) itu belum mampu kita mengadakan, kalau memang mau yang layak, itu di atas Rp 100 miliar," kata Syamsibar dalam rapat bersama Komisi E.


"Jadi ada yang lebih murah mereknya. Itu harganya hanya 2 juta dollar, kalau dilihat dari harga yang lain. 2 juta dollar itu kurang lebih Rp 28 M, itu harga dasar belum termasuk pajak, belum termasuk maintenance yang lain. (Heli yang merek murah) Kalau misalnya dia mau terbang ke Bone karena dia tidak mampu terbang tinggi, melewati gunung dia harus lewat Pare-Pare. Itu pun sangat rawan karena hanya 1 mesin. Jadi heli itu tidak boleh dia bergerak untuk kebencanaan kalau hanya mesinnya 1. Harus ada mesin ganda karena ini bukan mobil," imbuhnya.


Sementara itu, Anggota Komisi E DPRD Sulsel Irfan AB menyoroti pentingnya biaya operasional dan perawatan jika helikopter untuk BPBD tersebut dipertimbangkan untuk disepakati.


"Anggran (pengadaan helikopter) itu di samping untuk pengadaannya, juga tentu untuk kepentingan maintenance dan opersionalnnya. Kita warning jangan sampai kasusnya kayak pengadaan ambulans laut, tidak diiringi oleh biaya operasional sehingga ambulans lautnya hanya jadi tempat selfie-selfie saja. Jadi kita berharap, kalau pun ingin ada pengadaan harus tuntas, harus betul-betul mempertimbangkan pemakaiannya dalam jangka panjang," kata Irfan.



(***)

Sumber detik



Berita Terkait

Tidak ada berita terkait