Nasional

Tepian Bengkalis Habis, Kita Butuh Aksi Konkrit Bukan Seremonial!

Juliadi | Jumat 05 Nov 2021 14:15 WIB | 2519

Pojok Opini

Dyanna Ernest, Mahasiswa STIE Syari’ah Bengkalis

---

MATAKEPRI.COM -- Rasanya berbicara tentang abrasi bukanlah hal yang baru bagi masyarakat yang tinggal di pulau Bengkalis.  Abrasi adalah suatu proses alam berupa pengikisan tanah pada daerah pesisir pantai yang diakibatkan oleh ombak dan arus laut yang sifatnya merusak terkadang juga disebut dengan erosi pantai. Umumnya pulau-pulau yang berada di wilayah pesisir amat rentan terkena abrasi. Selain karena gelombang laut yang ganas, faktor dari manusia sendiri juga bisa memperparah abrasi. Salah satu wilayah yang mengalami dampak abrasi cukup mengkhawatirkan berada di pulau Bengkalis sendiri.

Pulau Bengkalis yang berhadapan langsung dengan Selat Malaka membuatnya rentan terkena abrasi dan hal ini terjadi setiap tahunnya. Tercatat semenjak tahun 1988-2014, abrasi mengikis tepi daratan Bengkalis seluas 1,504.93 ha atau 59.02 ha/tahun. Dan dalam kurun 26 tahun terakhir tersebut Pulau Bengkalis telah kehilangan luas wilayah sebesar 1,085.54 ha atau rata-rata 42.57 ha/tahun. Wilayah yang paling parah terkena abrasi berada di bagian ujung Barat dan juga ujung Selatan Pulau Bengkalis. Bagian utara yang berhadapan langsung dengan Selat Malaka juga mengalami abrasi namun dengan laju yang bervariasi.

Selain karena masalah hantaman gelombang laut, menurut Dr. Sigit masalah utama yang mempercepat terjadinya abrasi di pulau Bengkalis adalah masalah alih fungsi lahan. Dimana seluas 11.000 hektar lahan dialihfungsikan oleh PT. Meskom untuk perkebunan sawit. Selain itu juga masalah pembukaan lahan untuk tambang udang dan panglong arang oleh para cukong makin memperparah dampak abrasi. Setidaknya ada 168 panglong arang dan hanya 5 dari ratusan tambak udang yang baru mengantongi izin usaha.

Merupakan hal yang tidak wajar jika penanganan abrasi masih berjalan lambat mengingat Pulau Bengkalis merupakan pusat pemerintahan dan ibukota Kabupaten Bengkalis. Terjalinnya MOU antara Pemerintah Kabupaten Bengkalis dengan  Badan Restorasi Gambut & Mangrove (BRGM) dalam penanganan restorasi Gambut dan Mangrove patut diapresiasi dan juga perlu diawasi kemana saja dana Sebesar Rp 400 Miliar itu dikucurkan. Turunnya Gubernur Provinsi Riau, Syamsuar ke Mentayan pada awal September kemarin diminta bukan hanya sekedar penanaman mangrove dan peninjauan saja tapi perlu pengawasan secara berkelanjutan apakah penanaman tersebut berhasil atau hanya sekedar formalitas saja. Mengingat Desa Mentayan juga pernah didatangi oleh Mantan Gubernur Riau, Andi Rachman dalam acara panen raya. Namun kenyataannya petani masih sulit saja dalam mengolah sawahnya. Apalagi akhir-akhir ini bendungan warga jebol akibat terkena gelombang laut. Bendungan tersebut tak lain berasal dari patungan mandiri sesama warga. Namun kini kondisinya makin mengkhawatirkan. Apalagi jika mulai masuk akhir tahun petani akan was-was takut akan gagal panen karena bendungan yang jebol menyebabkan air asin (laut) masuk ke persawahan warga dan membuat padi mati. Janji-janji yang diberikan tidak merubah nasib petani yang masih terkendala pada sistem pengairan dan juga pupuk yang mahal.

Datangnya orang nomor 1 RI yaitu Presiden Joko Widodo ke Pulau Bengkalis untuk penanaman mangrove di desa Muntai, Kecamatan Bantan diharapkan juga bukan hanya sekedar menanam mangrove. Namun juga harus memastikan upaya pemulihan Gambut Mangrove benar-benar bisa dilakukan. Karena masalah abrasi bukan hanya karena gelombang laut tapi juga penebangan pohon bakau yang dilakukan oleh oknum-oknum usaha panglong arang dan tambak udang.

Pemerintah  Kabupaten Bengkalis perlu konsisten dalam melaksanakan restorasi gambut dan mangrove serta menangani abrasi. Jangan sampai menanam mangrove saja tapi investasi tambak udang tetap dibuka seluas-luasnya. Bagaimana bisa kita memulihkan pulau bengkalis dari abrasi jika para oknum terus saja menebang mangrove untuk panglong arang dan tambak udang. Hal ini perlu menjadi perhatian khusus bagi pemerintah dan pejabat yang turun ke pulau Bengkalis. Masalah abrasi bukan sekedar peluang untuk dijadikan acara seremonial sajatapi masalah abrasi adalah momok nyata yang menghantui banyak warga pesisir khususnya masyarakat Kabupaten Bengkalis.

Penulis : Dyanna Ernest (Mahasiswa STIE Syari’ah Bengkalis)

Share on Social Media

• Share on WhatsApp
• Share on Instagram
• Share on Facebook