Batam, News, Ekonomi
Juni 2019 IHK Kepri, Mengalami Inflasi Lebih Rendah
Juliadi | Senin 01 Jul 2019 20:43 WIB | 2954
Gedung Bank indonesia Kepri (Foto : istimewah)
MATAKEPRI.COM, Batam - Indeks Harga Konsumen (IHK) Kepulauan Riau (Kepri) pada Juni 2019 tercatat mengalami inflasi yang lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya.
Seiring dengan berlalunya periode bulan Ramadhan dan Hari Raya Idulfitri pada awal Juni 2019, inflasi Kepri pada Juni 2019 turun menjadi 0,25% (mtm) setelah pada bulan sebelumnya mengalami inflasi sebesar 1,01% (mtm). IHK Kepri juga lebih rendah dibandingkan IHK Nasional pada Juni 2019 yang mengalami inflasi sebesar 0,55% (mtm). Secara tahunan, inflasi Kepri pada Juni 2019 juga tercatat menurun menjadi 3,16% (yoy), lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 4,08% (yoy) maupun IHK Nasional pada Juni 2019 sebesar 3,28% (yoy).
Dengan perkembangan tersebut, inflasi Kepri yang hingga Juni 2019 tercatat sebesar 1,76% (ytd) akan sangat mendukung pencapaian kisaran sasaran inflasi 3,5 ± 1% (yoy) pada akhir tahun 2019.
Kepala BI Perwakilan Kepri, Fadjar Majardi, mengatakan bahwa Inflasi Kepri pada Juni 2019 yang lebih rendah bersumber dari penurunan tarif angkutan udara pada kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan. Kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan tercatat mengalami deflasi sebesar 2,34% (mtm) dengan andil -0,50% (mtm), bersumber dari penurunan tarif angkutan udara yang mengalami deflasi sebesar 10,06% (mtm) dengan andil -0,4968% (mtm).
Lanjut Fadjar, bahwa Penurunan tarif angkutan udara tersebut khususnya terjadi di Batam seiring dengan berlalunya perayaan Hari Raya Idulfitri dimana tarif angkutan udara kembali normal.
Sementara itu, lanjut Fadjar, kelompok bahan makanan dan kelompok sandang tercatat mengalami inflasi meskipun tidak setinggi bulan sebelumnya. Kelompok bahan makanan tercatat mengalami inflasi sebesar 2,85% (mtm) dengan andil 0,64% (mtm), dengan komoditas utama penyumbang inflasi adalah cabai merah dan bayam.
Cabai merah mengalami inflasi sebesar 30,72% (mtm) dengan andil 0,35% (mtm), sementara inflasi bayam tercatat sebesar 43,37% (mtm) dengan andil 0,33% (mtm). Kenaikan harga cabai merah diperkirakan merupakan dampak distribusi cabai merah yang belum kembali normal pasca Hari Raya Idulfitri.
Fadjar, menambahkan adapun kenaikan harga bayam di Kepri dipengaruhi oleh penurunan pasokan karena pengaruh curah hujan yang mulai tinggi sehingga menyebabkan gagal panen. Sementara itu, kelompok sandang tercatat mengalami inflasi sebesar 1,01% (mtm) dengan andil 0,05% (mtm), dimana komoditas utama penyumbang inflasi adalah emas perhiasan. Emas perhiasan tercatat mengalami inflasi sebesar 3,40% (mtm) dengan andil 0,03% (mtm).
Peningkatan harga emas perhiasan didorong oleh kenaikan harga emas dunia pada Juni 2019 yang tercatat sebesar 3,92% (mtm).
Secara spasial, Batam dan Tanjungpinang mengalami inflasi. Batam tercatat mengalami inflasi sebesar 0,24% (mtm) atau 3,15% (yoy), lebih rendah dibandingkan Mei 2019 dengan inflasi sebesar 1,03% (mtm) atau 4,23% (yoy). Sementara itu, Tanjungpinang mengalami inflasi sebesar 0,32% (mtm) atau 3,20% (yoy), lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya yang mengalami inflasi sebesar 0,89% (mtm) atau 3,12% (yoy). Komoditas utama penyumbang inflasi di Batam adalah cabai merah, bayam dan emas perhiasan. Sementara itu, komoditas utama penyumbang inflasi di Tanjungpinang adalah cabai merah, cabai rawit dan bayam.
Mencermati perkembangan inflasi terkini, IHK Kepri pada Juli 2019 diperkirakan mengalami inflasi. Perlu diwaspadai beberapa risiko inflasi ke depan, namun diperkirakan akan tetap berada dalam kisaran sasaran inflasi nasional pada 2019 yaitu sebesar 3,5 ± 1% (yoy).
Dikatakan Fadjar, beberapa potensi risiko pendorong inflasi di Kepri pada Juli 2019 antara lain, mulai tingginya curah hujan dapat menghambat produksi hasil pertanian seperti bayam, kangkung dan kacang panjang dan berpotensi mendorong inflasi kelompok bahan makanan.
Kedua, penyesuaian biaya pendidikan menjelang tahun ajaran baru diperkirakan mendorong inflasi kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga. Ketiga, biaya logistik (angkutan udara) yang relatif tinggi berdampak pada peningkatan biaya distribusi bahan makanan dan berpotensi meningkatkan inflasi kelompok bahan makanan khususnya untuk komoditas-komoditas yang didatangkan dari luar Kepri. Dan keempat, potensi gangguan produksi di sentra penghasil disebabkan oleh perubahan cuaca yang dapat menyebabkan keterbatasan pasokan dan mendorong inflasi kelompok bahan makanan.
Baca juga : 1 September 2019, BI Turun Biaya Transfer Kliring Rp. 3.000
Sejalan dengan langkah pengendalian inflasi yang dilakukan pada tahun 2018, pengendalian inflasi tahun 2019 tetap difokuskan untuk meneruskan kebijakan 4K (Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi yang Efektif). Terkait hal tersebut, beberapa rekomendasi untuk mengendalikan inflasi antara lain sebagai berikut, pertama, menjaga kelancaran arus bongkar muat dan distribusi angkutan barang komoditas strategis yang berpotensi menyumbang inflasi pada saat perubahan cuaca.
Kedua, berkoordinasi dan melaksanakan monitoring pasokan serta harga di tingkat distributor untuk mengantisipasi penimbunan serta memastikan harga pangan kembali stabil pasca Hari Raya Idulfitri.
Ketiga, melakukan pengawasan terhadap pasokan daging ayam ras dan telur ayam ras seiring dengan terjadinya disparitas harga ayam hidup yang cukup besar antara peternak dan distributor pada
Keempat, daerah pemasok sehingga fluktuasi harga dapat dikendalikan. Berkoordinasi dengan maskapai terkait dengan biaya logistik yang tinggi.
Kelima, tetap berkomitmen untuk mendorong secara aktif pemantauan Satgas Pangan yang sudah berjalan baik untuk mengendalikan inflasi bahan makanan pasca Hari Raya Idulfitri.
Dan keenam, terus meningkatkan koordinasi antara Bank Indonesia, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Pemerintah Pusat melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) mengingat pengendalian harga memerlukan kerjasama dan sinkronisasi langkah kebijakan dari tingkat pusat hingga daerah, serta komitmen yang kuat dalam implementasi kebijakan yang telah diputuskan. (*/Adi)
Share on Social Media
Berita Terkait
Berita Populer :
.jpeg)
