Tanjungpinang

Potensi Perikanan Bintan dan Lingga Belum Maksimal Digarap

Juliadi | Minggu 11 Oct 2020 12:21 WIB | 3360

PAD/APBD/APBN/Pajak


Ketua MAI Kepri Prof. Dr. Rokhmin Dahuri, Ms (Pakai Masker) dan Ketua APPL Kepri Herry Tousa


MATAKEPRI.COM TANJUNGPINANG – Sudah banyak orang mengetahui Potensi perikanan di Kabupaten Bintan dan Kabupaten Lingga, akan tetapi Potensi tersebut belum maksimal digarap masyarakat.


Maka dari itu, hal ini menjadi perhatian dari Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI) Provinsi Kepri, yang menggelar seminar dengan tema ''Strategi Mewujudkan Kabupaten Lingga dan Bintan Sebagai Poros Perikanan Nasional'' bertempat hotel Comforta Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Jumat (9/10/2020).


Dalam seminar tersebut yang menjadi narasumber Prof. Dr. Rokhmin Dahuri, MS Ketua MAI Kepri. Prof. Dr. Rokhmin Dahuri, MS, didampingi Ketua APPL Kepri, Herry Tousa menjelaskan bahwa perikanan di Kepri mempunyai potensi alam yang luar biasa dengan keindahannya, mempunyai tambang bauksit, pasir laut dan sumber ikan yang melimpah.


"Ini adalah anugrah Tuhan Yang Maha Esa, yang harus diperhatikan dalam mengolah guna meningkatkan ekonomi dan kemakmuran rakyat," ujar Prof. Dr. Rokhmin Dahuri, MS kepada awak media, Sabtu (10/10/2020) pagi.


Ketua MAI Prof Dr. Rokhmin Dahuri, Ms (kemeja hitam) 


Menurutnya, nelayan di Kepri semestinya sudah di bekali dengan sistem teknologi canggih dan moderen.


Ia juga berharap kepada kepala daerah yang terpilih nantinya untuk dapat mendukung membangun sistim pengolahan ikan secara hulu dan ilir.


"Untuk mendukung hal tersebut kita akan membuat koperasi secara profesional dengan dukungan semua pihak termasuk pemerintah," tutur Prof. Dr. Rokhmin Dahuri, MS.


Terkait tentang pasir laut dan sistem pengolahan, dikatakannya, ada beberapa alternatif penting yang harus diprioritaskan yaitu menyangkut dengan pengelolaan dan penambangan pasir laut dengan teknologi penambangan pasir ramah lingkungan.


Ia juga menjelaskan, bagaimana untuk menetapkan skala prioritas dari pengelolaan penambangan pasir laut yang berkelanjutan berdasarkan hirarki yang telah dibentuk.


Selanjutnya merupakan hirarki dari stakeholder yang harus terlibat dalam upaya mencapai model pengelolaan penambangan pasir laut yang berkelanjutan.


"Demi mewujudkan hal tersebut ada beberapa stakeholder yang perlu dibandingkan tingkat kepentingannya, yakni pemerintah, masyarakat, institusi lokal, penegak hukum, perguruan tinggi, tokoh adat, pengusaha dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) tentunya," imbuhnya. 


Ia menuturkan, ada beberapa tujuan yang perlu diprioritaskan diantaranya reduksi, degradasi lingkungan, peningkatan daya saing keindahan pulau dan perluasan lapangan kerja, minimasi konflik, serta pemulihan ekosistem. (Adi) 



Share on Social Media