Nasional

MAKPI Selenggarakan Halal Bihalal Melalui Daring

Juliadi | Kamis 18 Apr 2024 20:34 WIB | 86

Matakepri.com, Jakarta -- Dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Fitri 1445 H/2024 M, Masyarakat Kebijakan Publik Indonesia (MAKPI) menyelenggarakan Halal bi Halal melalui media daring dan juga disiarkan secara live streaming melalui Youtube channel @MAKPIBanten sebagai tuan rumah penyelenggaraan kali ini. 

Halal bihalal Ini juga terbuka untuk publik dan dihadiri oleh para mahasiswa dan juga masyarakat yang peduli dengan masalah kebijakan publik di Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua Umum MAKPI, Agus Fanar Syukri, Ph.D menyampaikan, bahwasanya seorang pembuat kebijakan tidak boleh merasa dirinya paling tahu segalanya, karena pada dasarnya para pembuat kebijakan juga harus terus belajar kepada lingkungannya serta memiliki sifat sabar guna menghasilkan kebijakan yang bijak untuk seluruh masyarakat dan publik.

Sementara itu, Ketua Umum MAKPI Dr. Riant Nugroho, M.Si juga menyampaikan, pemikiran terkait Kebijakan Publik Di Era Pemerintahan Baru dengan judul Menerawang Kebijakan Publik Indonesia 2024-2029. 

Lanjut Dr Riant Nugroho, bahwa MAKPI mengajak para pakar, pengajar, pembelajar,dan praktisi kebijakan publik Indonesia di berbagai sektor, politik, ekonomi, sosial, infrastruktur, di Pusat, Daerah, hingga para Kepala Desa dan Lurah, serta Perwakilan Indonesia di luar negeri, untuk OPTIMIS memandang Indonesia 2024 – 2029. 

“Hari esok adalah tempat di mana harapan berada, tugas dari kita, para pecinta dan penghebat kebijakan publik Indonesa, para pakar, pengajar, pembelajar, dan praktisi kebijakan publik Indonesia di berbaga sektor, politik, ekonomi, sosial, infrastruktur, di Pusat, Daerah, hingga para Kepala Desa dan Lurah, serta Perwakilan Indonesia di luar negeri, untuk mewujudnyatakannya melalui kualitas kebijakan publik yang kita berikan kepada bangsa, dalam bentuk praktek perumusan kebijakan, pelaksanaan, hingga pengendalian, termasuk di dalamnya pengawasan dan penilaian, atau monitoring dan evaluasi. Tahun 2024 – 2029 adalah puncak bonus demografi Indonesia, dan pada momentum inilah kita berada. Ini adalah tanggung-jawab kita semua pecinta dan pemaju kebijakan publik yang unggul Indonesia,” ungkapnya, Kamis (18/4/2024). 

Diakuinya, tantangan kedepan Indonesia sangatlah berat, di mana pemerintah baru nanti harus siap untuk menghadapi segala permasalahan yang ada, terutama dalam konstelasi ketidakstabilan kondisi global yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi seluruh negara, dan juga bonus demografi menyambut Indonesia Emas 2045. 

Dr. Riant Nugroho, M.Si menyampaikan, bahwa jumlah penganggur usia muda atau berusia 15-24 tahun sebanyak 4,30 juta orang per Agustus 2023. Jumlah angkatan kerja usia tersebut sebanyak 22,18 juta orang. Dengan demikian, TPT usia muda mencapai 19,40% pada Agustus 2023. Jika dilihat dari jenis kelamin, TPT usia muda laki-laki mencapai 20,16%, lebih tinggi dari TPT usia muda perempuan yang sebesar 18,27%. Dikutip dari Sumber Organisasi Buruh Internasional, Indonesia menduduki peringkat ke-2 dari 10 Negara ASEAN dengan tingkat pengangguran anak muda tertinggi. 

"Mengutip pernyataan yang disampaikan oleh Kepala BKPM bahwasanya saat ini setiap 1% pertumbuhan ekonomi di Indonesia hanya dapat menyerap 110.000 tenaga kerja, hal ini terjadi di tengah upaya penambahan lapangan kerja baru oleh pemerintah dalam bentuk proyek padat karya dengan pertumbuhan ekonomi yang nyata dan wajar yang terlihat semakin menurun," jelasnya. 

Hal lainnya yang disampaikan oleh Riant Nugroho adalah beberapa hal yang harus disadari oleh pemerintahan baru nanti, ancaman-ancaman nyata yang dihadapi bersama. Di sektor politik, ada potensi mereka para aktor politik akan terdorong ke semakin ketatnya persaingan di antara kekuatan dan untuk mendapatkan akses ekonomi terbesar untuk organisasi dan dirinya hal ini karena biaya yang dikeluarkan pada 2024 sangat besar, dan akan terus membesar pada pemilu 2029. 

Yang kedua, katanya, sektor ekonomi, Ekonomi Indonesia akan sangat ditentukan oleh pembuat kebijakan di setiap sektor, ancaman-ancaman nyata adalah semakin banyak aktor pemilik modal dari pada profesional, maka akan semakin terkendala kebijakan ekonomi. Yang ketiga adalah sektor sosial, kebijakan sosial terdesak menjadi kebijakan periferal, terutama pendidikan, kesehatan, dan kualitas pekerja; akan didorong proyek-proyek instan untuk menyelesaikan masalah sosial jangka panjang, karena tidak mungkin dilakukan perubahan kebijakan secara signifikan.

Keempat adalah sektor infrastruktur dimana tantangan nyata adalah proyek infrastruktur akan terus dibesarkan, kalau perlu dengan pinjaman, karena ini kebijakan yang paling banyak menyerap tenaga kerja dalam jangka panjang, untuk menolong kinerja pemerintah berjalan, selama APBN mampu menyediakannya. 

“MAKPI membawa misi hadir sebagai organisasi profesi bagi para peminat bidang kebijakan publik di Indonesia, dari berbagai disiplin ilmu dan kepakaran, bertujuan untuk menjadi mitra Pemerintah Indonesia dalam memajukan mutu dan keunggulan kebijakan publik di negeri ini, untuk membantu para pemimpin di tingkat nasional, maupun daerah, dalam mewujudkan cita-cita bangsa yang tertuang pada janji kemerdekaan Republik Indonesia," pungkasnya. (*) 

Redaktur : ZB

Share on Social Media

• Share on WhatsApp
• Share on Instagram
• Share on Facebook