Batam, News

Anggota Dewan Pusat ini Nilai LRT Batam Mubazir

| Rabu 12 Apr 2017 10:22 WIB | 3079



Ilustrasi light rail transit (LRT)


MATAKEPRI.COM, Jakarta - Pembangunan moda transportasi light rail transit (LRT) di Kota Batam dinilai menghamburkan anggaran negara. Anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo Soekartono mengatakan Batam yang merupakan kota industri, pariwisata, dan free trade zone (FTZ), seharusnya membangun transportasi kereta berbasis rel yang terkoneksi dengan pelabuhan.

Sebagai kawasan yang dilalui 90 persen kapal-kapal asing dan mengangkut lima juta kontainer per tahun, kata dia, Batam harus memaksimal peluang tersebut. Sampai saat ini peluang dari perairan Batam belum dimaksimalkan. Kini malah disibukkan dengan rencana pembangunan LRT. Anggaran untuk membangun LRT tersebut, kata Bambang, sebesar Rp 7 triliun. Anggaran sebesar itu sebaiknya dimanfaatkan untuk membangun angkutan kereta berbasis rel yang mampu mengangkut penumpang dan barang, sekaligus terkoneksi ke pelabuhan.

Bahkan, dari anggaran tersebut juga bisa merevitalisasi pelabuhan di Batam yang kini mengalami pendangkalan. Butuh kapal keruk untuk menggali kedalaman pelabuhan agar bisa disinggahi kapal-kapal besar. “Kalau mau membangun transportasi di Batam, harus terpadu tidak hanya angkutan penumpang. Bangunlah kereta berbasis rel yang multifungsi, mengingat Batam adalah kota industri,” kata Bambang seperti dilansir Republika.

Bila moda transportasi kereta terpadu yang dibangun dan terkoneksi langsung ke pelabuhan, ini bisa menyaingi pelabuhan Singapura. Apalagi, bila pelabuhan Batam juga sudah direvitalisasi. Bambang menilai banyak yang bisa dilakukan dengan anggaran Rp 7 triliun daripada untuk membangun LRT. Anggaran itu bisa dialokasikan untuk pengadaan crane dan kapal keruk demi kebutuhan pelabuhan internasional di Batam.  Saat ini, lanjut Bambang, banyak pelabuhan internasional di Tanah Air terbengkalai dan tak terawat. Untuk merevitalisasi 141 pelabuhan internasional Indonesia, dibutuhkan sekitar 2000 kapal keruk. Sementara pemerintah hanya memiliki 10 kapal keruk.

“Hongkong saja yang negara kecil punya 200 kapal keruk untuk pelabuhannya. Dan pelabuhan di kota-kota besar Indonesia sudah mengalami pendangkalan yang parah. Ada baiknya anggaran yang besar untuk LRT itu dialihkan saja untuk menambah armada kapal keruk,” kata Bambang.




Share on Social Media