Batam, Ekonomi
Juliadi | Jumat 19 May 2023 15:09 WIB | 1010
Gubernur Kepri, Ansar Ahmad saat hadiri Rakor bersama Mendagri, Jumat (19/5/2023). Foto: Adi
MATAKEPRI.COM, BATAM -- Gubernur Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) H. Ansar Ahmad menghadiri Rapat koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi, Evaluasi Pelaksanaan APBD TA 2022 Sekaligus Evaluasi Anggaran Pendapat Belanja Daerah (APBD) Triwulan I TA 2023 Provinsi Kepri, bertempat di Grand Ballroom Hotel Marriot Harbour Bay Kota Batam, Jumat (19/5/2023).
Ansar memaparkan pencapaian strategis pembangunan yang telah dilaksanakan Pemerintah Provinsi Kepri dengan bersinergi bersama Pemerintah Kabupaten/Kota dan Stakeholder lainnya, di mana capaiannya yang terus membaik.
Lanjut dikatakan Ansar, pertumbuhan ekonomi yang pada tahun 2021 berada pada kisaran 1,66 persen karena pandemi covid 19 dan kemudian tumbuh menjadi 5,09 persen pada tahun 2022. Berikutnya Indeks Kerukunan Umat Beragama sebagai yang terbaik ke 2 se-Sumatera dengan nilai 74,78.
"Selanjutnya ada indeks kemiskinan Kepri yang terus turun di angka 6,03 dan jauh berada dibawah angka kemiskinan nasional yang ada di kisaran angka 9,54 persen. Ada indeks pendidikan di Kepri yang menempati posisi terbaik ke 4 secara nasional. Pun dengan kualitas kesehatan yang juga terus membaik," ungkap Ansar.
Ansar juga menyampaikan, pengangguran terus berkurang dan mengalami penurunan, serta kunjungan wisatawan mancanegara yang masuk ke Kepulauan Riau yang terus meningkat. Di mana sepanjang tahun 2022 wisman yang masuk sebesar 785.155 wisatawan, dan naik dari saat masa pandemi covid 2021 yang hanya sebesar 24.332 wisman.
Dikatakan Ansar, Visa on Arrival (VoA) khusus kunjungan wisman selama satu bulan yang angkanya sebesar Rp. 500 ribu dan masih terlalu tinggi, karena angka tersebut masih bisa untuk diturunkan, mengingat kunjungan wisman ke Kepri yang rata-rata hanya 3 sampai 4 hari saja.
Menurut Ansar, APBD Provinsi Kepri Tahun Anggaran 2022 yang nilainya sebesar Rp 3,9 T, secara umum Gubernur Ansar melaporkan realisasi keuangannya mencapai 98 persen. Baik untuk belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. (Adi)
Redaktur: ZB