Batam

Uba Ingan Sigalingging : Kontraktor Dan Pemborong Masih Ada Yang Belum Di Bayar

Juliadi | Jumat 20 Apr 2018 14:56 WIB | 4590

DPRD
PAD/APBD/APBN/Pajak
Wali Kota/Wakil Wali Kota


Uba Ingan Sigalingging, anggota DPRD Kota Batam


MATAKEPRI.COM, Batam - "Anggaran dan nanti Realisasi Pendapatan itu akan kita lanjutkan pada tanggal 25, di dalam pembahasan ini kita membicarakan tentang penyerapan anggaran. Ini hubungannya dengan pencapaian kinerja, salah satu yang menjadi pribadi adalah Diketahui kita tidak mau lagi terjebak seperti di tahun 2017. Di tahun 2017 kita anggap semua Wildan berjalan dengan baik ternyata tidak maka terjadilah defisit, ujar Uba Ingan Sigalingging, Jumat (20/4/2018). 

Uba Ingan Sigalingging, mengatakan Kalau memang ada kendala - kendala, Komisi II meminta kepada BP2RD menyampaikan indikator indikator-indikator ekonomi ke Komisi II. 

"Yang tidak tercapainya pendapatan dari BPHTB, di tahun ini kita mau betul-betul membahas dan menghitung secara akurat. Kalau memang ada kendala kendala kami meminta kepada bp2rd menyampaikan indikator indikator-indikator ekonomi, termasuk juga indikator inflasi dan juga hal-hal lain yang bisa dipertanggungjawabkan sehingga Jangan nanti di tengah jalan baru ngelo, "kata Uba Ingan Sigalingging. 

"Mengeluh karena tidak bisa mencapai target yang diinginkan, tapi  kita itu mencapai 1,2 triliun sementara target kita dari BPHTB 380 miliar berarti hampir 39%, Nah kalau terjadi kemacetan atau tidak tercapai target ini maka akan mempengaruhi struktur pendapatan secara keseluruhan pasti. Oleh karena itu kami tadi menekankan untuk benar-benar menghitung itu sehingga kalau memang  tidak mampu kita harus parties ke masalah kan, lagi seperti terulang lagi setiap tahun ada tuh nggak bayar, "sambung Uba Ingan Sigalingging. 

Uba Ingan Sigalingging, juga menambahkan Kalau sudah bayar terus ini terjadi maka program pemerintah menjadi macet serta beberapa kegiatan tidak bisa berjalan dengan tujuan, dan kontraktor juga ada yang masih belum di bayar. 

"Kalau sudah bayar terus ini terjadi maka program pemerintah pun macet, contoh tadi misalnya ada beberapa kegiatan tidak bisa dijalankan di tujuan pertama di Karena anggarannya untuk membayar denda, bayar itu, loh gimana ceritanya harusnya program kan berjalan sejak Januari sampai Maret.  Nah ini kan akan berdampak secara keseluruhan, itulah poin penting tadi yang dibahas  dengan BP2RD. 

Jadi jangan nanya memberikan asumsi-asumsi uang itu akan dapatkan. Malu ya masak kayak kejadian kemarin kontraktor atau pemborong atau apa itu banyak yang belum dibayar, lho  bagaimana bisa seperti itu berarti ada yang nggak beres di dalam perencanaan anggaran kami minta disini BP2RD  sebagai sebagai motor utama dalam hal pendapatan, "tambah Uba Ingan Sigalingging. 

Sesuai dengan pendapat yang teralisasi mencapai 15% sampai 20%, sesuai dengan kinerja mereka, jadi  berbanding lurus juga antara kinerja rangkaian. Tetapi kalau mengacu kepada perhitungan triwulan Berarti ada empat hal itulah kalau baru mencapai 15%. 

Itu yang terjadi pada tahun 2018, Jadi itu tidak berjalan  Karena anggarannya itu untuk membayar denda yang tahun lalu. "Saya kira ada semua karena kemarin beberapa kali dengan dinas-dinas terkait itu juga menyampaikan hal yang sama, Kita kan artinya di sini bisa kita lihat dampaknya adalah tidak maksimal yang terjadi triwulan pertama yaitu rata-rata dia di Kisaran 15%. Jadi kalau  yang disampaikan mungkin ada lebih layanan caranya 15% sampai 20% lagi, realisasi anggaran dana pencapaiannya udah hampir jalan nanti bisa ke tempat ini untuk melihat tetapi ada beberapa disana kita tanya sosialisasi pajak, "lanjut Uba Ingan Sigalingging. (Juliadi) 



Share on Social Media