Batam

Perkuat Ketahanan Pangan Kepri, Pengurus DPD PERPADI Kepri Periode 2026–2031 Resmi Dilantik

Juliadi | Selasa 26 May 2026 12:29 WIB | 39

Pengusaha

Pelantikan/Sertijab/Pengukuhan

Pelantikan Pengurus DPD PERPADI Kepri Periode 2026–2031.

---

Matakepri.co.id, Batam --  Langkah strategis untuk memperkokoh ketahanan pangan di wilayah kepulauan resmi dimulai. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (PERPADI) Kepulauan Riau (Kepri) sukses menggelar prosesi pengukuhan pengurus masa bakti 2026–2031 di Gedung Graha Pena, Batam Center, Senin (25/5/2026).

Pelantikan yang berlangsung khidmat ini dipimpin langsung oleh Ketua Umum DPP PERPADI, Ir. Sutarto Alimoeso, MM. Kehadiran pengurus baru ini diharapkan menjadi garda terdepan dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga beras, mengingat tantangan geografis Kepri yang unik sebagai wilayah kepulauan.

Dalam pengarahannya, Ir. Sutarto Alimoeso menekankan bahwa PERPADI memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan distribusi beras berjalan lancar. Ia menggarisbawahi bahwa kolaborasi antara pengusaha beras dan pemerintah daerah adalah harga mati.

"Tujuannya satu, agar harga tetap terjaga dan kontinuitas pasokan aman. Pemerintah saat ini bertekad kuat mewujudkan swasembada pangan agar kita tidak terus-menerus mengandalkan pasokan dari luar daerah maupun luar negeri," ujarnya.

Ia juga memberikan catatan kritis kepada pemerintah agar tidak bersaing langsung dengan pelaku usaha di pasar saat kondisi pasokan ketat. Fokus pemerintah, menurutnya, harus pada penguatan cadangan pangan untuk mengintervensi titik-titik kelangkaan.

Ketua DPD PERPADI Kepri yang baru dilantik, Samsul, SH, menyatakan kesiapannya untuk langsung bekerja. Mengingat Kepri memiliki keterbatasan lahan sawah dan sumber air, Samsul menekankan pentingnya strategi distribusi yang efisien.

Ia mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan pemantauan langsung ke daerah lumbung padi nasional seperti Lampung dan Jawa Barat. 

"Kami menyadari ada kenaikan harga gabah di tingkat hulu. Tugas kami adalah melakukan stabilisasi agar saat beras tiba di Kepri, harganya tetap rasional dan terjangkau bagi masyarakat," ungkapnya.

Ia tak menampik bahwa faktor geografis, iklim, dan alih fungsi lahan menjadi hambatan nyata dalam produksi mandiri di Kepri. Oleh karena itu, sinergi dengan pemerintah daerah menjadi instrumen krusial untuk menjaga daya beli masyarakat tetap terjaga.

Ia menegaskan bahwa mewujudkan kedaulatan pangan bukan sekadar tugas pemerintah, melainkan tanggung jawab kolektif. 

"Kami memohon bimbingan berkelanjutan agar kita bersama-sama mengawal sektor pangan ini demi masa depan bangsa yang lebih mandiri dan sejahtera," tutupnya. (Adi)

Redaktur : ZB

Share on Social Media

• Share on WhatsApp
• Share on Instagram
• Share on Facebook