Batam, News, Kepri
Egi | Kamis 24 Aug 2023 20:34 WIB | 4134
Ketua Gagak Hitam dan Tokoh Muda Melayu membahas Polemik Relokasi Rempang Galang, (24/8) foto: egi
MATAKEPRI.COM BATAM -- Polemik relokasi lahan yang berada di Pulau Rempang - Galang Kota Batam, Kepulauan Riau masih belum menemukan jalan keluar.
Pasalnya, masyarakat yang bertempat tinggal di 16 titik Kampung Tua Rempang - Galang, sampai saat ini masih menolak untuk direlokasi.
Untuk menolak relokasi tersebut, masyarakat Rempang - Galang dan yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Melayu melakukan aksi unjukrasa di Kantor Badan Pengusahaan (BP) Batam, Rabu (23/8/2023).
Aksi unjukrasa ini dilakukan untuk menyuarakan keinginan mereka. Agar masyarakat di 16 titik Kampung Tua mendapat keadilan yang beradap dari Pemerintah.
Menanggapi hal itu, Tokoh Muda Melayu Harry Handoko dan Ketua Ormas Gagak Hitam Kota Batam, Arba Udin atau yang akrab disapa Udin Pelor akhirnya angkat bicara. Alasan mereka yakni untuk memberikan win win solution terkait permasalahan ini.
Menurut Arba Udin atau Udin Pelor, sebelum ini berlarut-larut, ia meminta kepada pemerintah untuk membentuk sebuah Tim Baru yang melibatkan LAM, LPM, RT RW, Akademisi dan Tokoh masyarakat melayu disana.
"Jangan seperti sekarang ini, tiba-tiba digaungkan dan direlokasi. Sementara solusinya tidak mengena ke masyarakat disana," kata Udin saat dijumpai di kawasan Batam Center, Kamis (24/8/2023) sore.
Dikatakan Udin, permasalahan ini terkait ganti untung saja. Artinya semua itu kepentingan Kampung Tua yang akan direlokasi.
"Hanya saja ada oknum tertentu yang tidak mau lokasinya di relokasi. Sebab menjadikan lokasinya sebagai permasalahan yang mengatas namakan kampung tua juga," ungkapnya.
Udin mencontohkan, seperti ada orang yang mempunyai lahan di pinggir pantai dan dijadikan lokasi wisata. Dengan adanya relokasi, pendapatan mereka dari wisata ini kemungkinan besar tidak ada lagi. Makanya mereka melakukan aksi ini seolah-olah masyarakat di kampung tua yang dirugikan.
Tujuan dibentuknya Tim ini, mencari solusi bersama. Bahkan menurut Udin, sejauh ini masyarakat hanya mengatahui pihak BP Batam saja. Padahal disana juga ada pemerintah Provinsi Kepri yang harus ikut andil dalam hal relokasi masyarakat di 16 titik Kampung Tua.
"Ini kepentingan bersama, Pemerintah Provinsi seharusnya juga terlibat. Mengapa yang diserang itu hanya BP Batam saja," tegasnya.
Mereka intinya mendukung investasi di Kota Batam. Namun Pemerintah tidak mengenyampingkan tanah-tanah penduduk yang sudah ratusan tahun tinggal disana sejak zaman nenek moyang mereka.
"Selamatkan warga yang tinggal di 16 Kampung Tua disana. Untuk itu kita harus bentuk tim baru yang melibatkan langsung tokoh-tokoh yang dituakan di 16 Kampung Tua tersebut," tegasnya.
"Kita juga meminta kepada tokoh-tokoh melayu, orang tua kami agar bersuara terkait masalah relokasi ini," sambungnya.
Sementata itu, ditempat yang sama Harry Handoko selaku Tokoh Pemuda Melayu mempunyai solusi lain terkait relokasi ini.
Menurutnya, dari 16 Kampung Tua yang akan direlokasi ini cari Kampung Tua yang paling besar diantara kampung tua lainnya. Disana mereka dijadikan satu lokasi dan dibuat menjadi Kampung Wisata Nelayan.
"Itu salah satu solusi dari kita. Mereka di dudukan di satu kampung tua disana. Nantinya dibikin Kampung Wisata atau Kampung Nelayan," sebut Harry.
Selain itu, pemerintah juga harus melengkapi fasilitas disana. Seperti sekolah, rumah ibadah, rumah sakit bahkan untuk nelayan harus di buatkan TPI dan pasar.
"Disini saya sebagai budak melayu, saya merasa terpanggil untuk meredam permasalahan ini. Jangan sampai ada kepentingan pribadi merusak kepentingan umum. Disini kami juga mendukung investasi di Batam, mari kita satukan visi dan misi antara Pemerintah, Investor dan Masyarakat untuk kepentingan bersama tanpa ada yang di rugikan dan tidak terprovokasi, buka hati kita selebar-lebarnya dan berpikir jernih," ungkapnya.
Setelah di bentuknya Tim Baru tersebut, Harry berharap tim bisa melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bahkan ke tingkat DPR RI.
"Disana nantinya kita minta dihadirkan menteri - menteri yang terkait untuk membahas relokasi lahan 16 Kampung Tua di Batam. Eksekutif legislatif, masyarakat dan Tim bisa mencari solusi bersama," tambahnya.
Sebagai masyarakat melayu selama ini mereka tidak pernah mengusik pendatang. "Anak melayu itu cinta damai, tidak pernah mengusik orang. Orang yang datang sile, semuanya sile. Tapi kami jangan diganggu," tegasnya.
Dari awal meruncingnya permasalahan di Rempang - Galang, Harry sangat menyayangkan terhadap Anggota DPRD Batam maupun Kepri, tidak ada satupun yang terlihat memperdulikan yang dialami masyarakat Rempang - Galang.
"Setidaknya itu, ada kepedulian dari Anggota Dewan dapil disana. Tidak ada satupun yang memberikan komentar. Ini kan aneh, jangan sampai kami berfikir mereka tidak mau bersuara karena ada apa-apanya," tegasnya.(egi)
Redaktur: ZB