Batam, Nasional , News
Riki | Rabu 21 Jan 2026 14:06 WIB | 1007
Mendagri tutup Rakernas Apkasi 2026
Matakepri.co.id, Batam - Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian secara resmi menutup Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVII Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Tahun 2026 di Kota Batam, Selasa (20/1). Di hadapan ratusan Bupati dari 416 kabupaten, Mendagri menegaskan bahwa human capital dan paradigma ekonomi kerakyatan merupakan faktor penentu bagi Indonesia untuk tampil sebagai kekuatan ekonomi dunia pada 2045.
Dalam pidato penutupnya, Mendagri menyoroti fenomena “Paradoks Indonesia”, yakni kontradiksi antara kekayaan sumber daya alam dan tingginya angka kemiskinan di berbagai daerah. Menurutnya, ketergantungan pada sumber daya alam justru menjadi jebakan jika tidak dibarengi dengan pembangunan manusia yang kuat.
“Sejarah membuktikan negara tanpa sumber daya alam seperti Singapura dan Jepang bisa maju karena kualitas manusia. Kita tidak boleh terbuai pada kekayaan alam. Syarat Indonesia menjadi kekuatan ekonomi dunia adalah rakyat harus naik kelas menjadi kelas menengah dengan pendapatan per kapita tinggi,” tegas Tito.
Mendagri menekankan perlunya intervensi negara melalui sistem ekonomi sosialis-kerakyatan sebagaimana mandat Pasal 33 UUD 1945. Ia menyoroti program seperti “Sekolah Rakyat” dan penyediaan makanan bergizi bagi anak-anak sebagai bentuk investasi jangka panjang untuk memutus rantai kemiskinan antar-generasi.
“Negara hadir untuk membantu anak-anak yang kurang beruntung agar bisa naik kelas melalui sekolah berkualitas tanpa biaya. Jangan sampai kita kaya sumber daya, tetapi SDM lemah dan hanya menjadi penonton di daerahnya sendiri,” ujarnya.
Mendagri juga menyampaikan evaluasi tegas terkait tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Berdasarkan data Kemendagri, sekitar 30% dari 1.091 BUMD mengalami kerugian akibat pengelolaan yang tidak profesional.
“Pilih orang yang profesional, bukan karena kedekatan politik. Jika BUMD terus merugi, evaluasi total. Jangan sampai APBD habis untuk menyubsidi operasional mereka tanpa memberikan dividen bagi daerah,” tegas Tito.
Mendagri juga menyinggung praktik pungutan liar yang menghambat investasi kecil dan menengah. Ia meminta kepala daerah memastikan UMKM dan pelaku usaha merasa aman dan tidak dipalak saat membuka usaha.
“Bangun ekosistem swasta yang sehat. Jangan palaki orang yang mau buka usaha. Permudah izin, buat mereka nyaman, maka ekonomi daerah akan bergerak,” katanya.
Laporan Ketua Umum Apkasi dan Peluncuran Buku “25 Praktik Terbaik Pemerintah Kabupaten”
Sebelumnya, Ketua Umum Apkasi sekaligus Bupati Lahat, Bursah Zarnubi, menyampaikan hasil rumusan strategis Rakernas. Poin yang dilaporkan antara lain adalah rekomendasi revisi UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan penguatan manajemen talenta ASN di kabupaten.
Bursah juga meluncurkan buku “25 Praktik Terbaik Pemerintah Kabupaten” sebagai inspirasi bagi daerah dalam mendorong inovasi birokrasi.
Ia turut memberikan apresiasi terhadap sejumlah kementerian dan lembaga yang hadir, termasuk Kementerian Pertanian, Kemendes PDTT, Kemensos, Kementerian PUPR, BKN, Komisi II DPR RI, serta Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) yang mendorong peran aktif kepala daerah dalam program PSR, beasiswa sawit, dan promosi sawit nasional.
Usai penutupan Rakernas, acara dilanjutkan dengan peresmian Gedung Pusat Promosi Investasi Daerah (PPID) di Batam. Gedung ini merupakan hasil kolaborasi Apkasi dengan International Business Association (IBA), yang dirancang sebagai pusat informasi satu pintu bagi investor internasional untuk melihat potensi kabupaten di seluruh Indonesia.
Bursah Zarnubi menyebut PPID sebagai “jendela Indonesia” bagi para calon investor. Mendagri Tito mengapresiasi inisiatif ini sebagai langkah konkret percepatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan kompetitif. (*)
Redaktur: ZB