Batam
Juliadi | Kamis 30 Apr 2026 18:45 WIB | 569
Wali Kota Batam, Amsakar Achmad. (Foto : Adi)
Matakepri.co.id, Batam -- Pernyataan Wakil Wali Kota Batam sekaligus Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Li Claudia Chandra, terkait warga pendatang tanpa KTP Batam menjadi perbincangan hangat di media sosial. Video yang diunggah di akun Instagram pribadinya pada Selasa (28/4/2026) tersebut menuai beragam reaksi dari masyarakat.
Dalam video tersebut, Li Claudia Chandra tampak memberikan arahan tegas di tengah inspeksi mendadak (sidak) penambang pasir di kawasan Bundaran Simpang Bandara.
Ia menyoroti fenomena warga yang datang ke Batam namun tidak memiliki tujuan jelas maupun pekerjaan.
"Kalau bukan orang Batam, datang ke sini enggak kerja, nyolong-nyolong, suruh pulang aja ke daerahnya," tegas Li Claudia dalam video tersebut.
Menanggapi polemik yang berkembang di tengah masyarakat, Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, angkat bicara.
Amsakar mengimbau masyarakat dan media untuk tidak membangun narasi yang kontraproduktif terkait pernyataan tersebut.
Ia menegaskan bahwa langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Batam dan BP Batam semata-mata bertujuan untuk penataan administrasi serta pengendalian pertumbuhan penduduk yang sangat pesat.
"Janganlah selalu membangun narasi kontraproduktif. Kami sedang melakukan pendataan dan pembenahan administrasi kependudukan secara menyeluruh agar kebijakan ke depan lebih tepat sasaran," ujarnya, di Kantor Wali Kota, Rabu (30/4/2026).
Ia mengungkapkan bahwa Batam saat ini mencatatkan angka migrasi yang cukup tinggi, mencapai sekitar 17 ribu jiwa. Tingginya arus masuk penduduk ini membawa konsekuensi serius yang harus segera diantisipasi pemerintah.
Menurutnya, pemerintah harus menyeimbangkan laju pertumbuhan penduduk dengan ketersediaan infrastruktur dan layanan publik agar tidak terjadi ketimpangan.
"Efeknya pasti banyak, mulai dari listrik, sampah hingga pelayanan, semuanya akan terpengaruh. Kita harus memastikan semua berjalan kondusif," jelasnya.
Lebih lanjutnya, bahwa kebijakan yang tengah dijalankan bukanlah upaya untuk mengusir warga. Pemerintah daerah secara rutin menurunkan tim ke lapangan untuk memantau langsung kondisi di lapangan, mulai dari kebersihan hingga pelayanan sosial.
Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memandang Batam sebagai "rumah bersama" yang harus dijaga ketertiban dan kenyamanannya.
"Saya telah mempercayakan kepada Wakil Wali Kota Batam untuk memimpin upaya penataan ini. Tujuan akhirnya adalah pembinaan sosial dan penataan kota agar tetap kondusif bagi seluruh warga yang tinggal di sini," pungkasnya. (Adi)
Redaktur : ZB