Batam, News, Kepri
Egi | Rabu 18 Nov 2026 12:02 WIB | 32
Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers, Muhammad Jazuli (foto: ist)
Matakepri.co.id Batam - Dewan Pers mengingatkan insan pers agar tidak menyalahgunakan kewenangan redaksi dengan menjadikan penghapusan atau take down berita sebagai alat untuk meraup keuntungan pribadi. Praktik tersebut bukan hanya melanggar etika jurnalistik, tetapi juga berpotensi menjadi tindak pidana apabila disertai ancaman maupun pemerasan.
Peringatan itu disampaikan Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers, Muhammad Jazuli. Ia menegaskan, setiap tindakan pemerasan yang mengatasnamakan profesi wartawan harus ditindaklanjuti melalui jalur hukum.
Menurut Jazuli, pihak yang menjadi korban pemerasan dengan modus meminta berita dihapus tidak perlu ragu untuk melaporkannya kepada kepolisian. Sebab, persoalan tersebut sudah masuk ke ranah pidana dan bukan lagi sekadar persoalan sengketa pemberitaan.
"Kalau terbukti melakukan pemerasan, laporkan ke polisi," katanya Rabu (18/11/2026).
Ia menjelaskan, berita yang telah dipublikasikan pada dasarnya merupakan produk jurnalistik yang menjadi bagian dari hak masyarakat untuk mendapatkan informasi. Karena itu, penghapusan berita tidak boleh dilakukan hanya karena adanya tekanan atau permintaan dari pihak tertentu.
Namun, bukan berarti setiap berita yang sudah tayang tidak bisa dihapus. Ada sejumlah pertimbangan khusus yang memungkinkan redaksi melakukan take down, sebagaimana diatur dalam Pedoman Pemberitaan Media Siber.
Beberapa di antaranya berkaitan dengan perlindungan anak dari dampak traumatis, persoalan kesusilaan, muatan SARA, keamanan negara, serta kondisi tertentu yang memang membutuhkan pertimbangan khusus dari redaksi.
Jazuli menekankan, keputusan menghapus sebuah berita sepenuhnya harus didasarkan pada pertimbangan profesional dan tanggung jawab redaksi. Terutama apabila ditemukan kesalahan serius dalam materi pemberitaan.
Akan tetapi, kewenangan tersebut tidak boleh dimanfaatkan sebagai celah untuk meminta imbalan dari pihak yang merasa dirugikan oleh sebuah pemberitaan.
Terlebih apabila penghapusan berita dijadikan bahan tawar-menawar dengan meminta sejumlah uang, bahkan disertai intimidasi atau ancaman. Tindakan semacam itu dapat membawa persoalan ke ranah hukum pidana.
"Jika terdapat unsur ancaman dalam proses tawar-menawar, persoalannya bisa masuk ke ranah pidana," bebernya.
Jazuli turut mengingatkan para wartawan, khususnya yang bertugas di Provinsi Kepulauan Riau, agar tetap berpegang teguh pada Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
Ia menilai, tantangan ekonomi maupun kondisi sulit yang dihadapi wartawan tidak dapat dijadikan pembenaran untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan aturan profesi.
Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap pers harus dijaga melalui pemberitaan yang bertanggung jawab, independen, dan berintegritas.
"Wartawan harus mampu menjaga marwah profesi dan tidak mencoreng nama baik dunia jurnalistik dalam kondisi apa pun. Pers harus menjaga profesionalisme dan integritas dalam menjalankan tugas jurnalistik," pungkasnya. (Egi)
Redaktur: ZB