Natuna

Pemkab dan DPRD Natuna Sepakati APBD Rp. 1.065.202.300.000

Juliadi | Kamis 01 Dec 2022 11:17 WIB | 596

Bupati Kabupaten Natuna menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Natuna, Rabu (30/11/2022). Foto: Istimewah

MATAKEPRI.COM, NATUNA -- Bupati Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) hadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Natuna dengan agenda pendapat akhir fraksi-fraksi tentang Rancangan peraturan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) dan APBD Tahun Anggaran 2022, bertempat di selenggarakan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Natuna, Rabu (30/11/2022).

Daeng Amhar Ketua DPRD Kabupaten Natuna selaku pimpinan rapat dalam sambutanya menyampaikan, bahwa rapat ini adalah agenda lanjutan dari rapat sebelumnya yang dilaksanakan pada 25 November 2022 lalu.

"Rapat Paripurna ke 7 hari dengan agenda laporan Fraksi Fraksi terhadap rancangan peraturan daerah anggaran dan  pendapatan belanja daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2023. Secara garis besar APBD menjadi dasar dalam pelaksanaan, pengawasan dan laporan kegiatan belanja daerah," jelas Daeng Amhar 

Lebih lanjut Daeng Amhar menyampaikan, kemitraan yang sejajar antara  pemerintah daerah dan DPRD harus sejalan dalam menjalankan otonomi daerah. Sehingga sinergitas ini perlu dijaga dalam menjalankan roda pemerintahan. 

"Kita berharap setelah kesepakatan ini disetujui, Pemerintah daerah dapat secara optimal menggunakan APBD daerah, sehingga dapat menjadi langkah awal dan berkelanjutan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ungkap Daeng Amhar. 

Acara dilanjutkan dengan laporan pendapat akhir masing masing Fraksi.

Dimana masing masing Fraksi menyampaikan usulan anggaran APBD Tahun 2023, di awali dengan Fraksi Gerindra yang menyampaikan pandangannya terkait APBD daerah Kabupaten Natuna, dalam laporan tersebut Fraksi Gerindra menyetujui keputusan sidang dengan beberapa catatan : 

1. Pemerintah dapat meningkatkan retribusi daerah sehingga dapat menjadi nilai tambah dalam pembangunan.

2. Penambahan 2 kecamatan baru dapat menjadi langkah dalam pemerataan pembangunan ekonomi. 

3. Fokus pembangunan tidak hanya di pulau bunguran besar, namun dapat dilakukan merata di setiap kecamatan hingga ke desa desa. 

Selanjut Fraksi Partai Golkar juga menyatakan sikap setuju dengan beberapa hal yang juga menjadi catatan : 

1. Agar pemerintah daerah dapat menggunakan  anggaran dengan efektif dan efisien 

2. Pemerintah dapat membuat laporan yang accountable sehingga dapat menghindari penyelewengan. 

3. Pemerintah daerah dapat melaksanakan pemerataan pembangunan  di masing masing kecamatan sesuai dengan prioritas 1 dan 2 yang di sepakati dari musrembang.

4. Lebih memberi perhatian kepada pulau pulau yang berada di luar pulau bunguran besar.

Selanjutnya Fraksi Pejuang Nurani Rakyat (PNR) juga menyampaikan sikap setuju dengan beberapa catatan bagi pemerintah daerah : 

1. Pemerintah dapat fokus dalam pembangunan yang dapat membangun bidang perekonomian masyarakat. 

2. Pemerintah terus mencari strategi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.

Selanjutnya Fraksi PAN juga menyampaikan sikap setuju dengan beberapa catatan dan saran bagi pemerintah daerah : 

1. Pemerintah melibatkan DPRD dalam penyusunan Anggaran. 

2. Memperkuat fungsi pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan dan penggunaaan Anggaran agar lebih efisien dan efektif .

Selanjutnya Fraksi Partai Pemersatu Damainya Natuna (PPDN) menyatakan sikap setuju dengan beberapa catatan bagi pemerintah : 

1. Menyarankan pemerintah daerah , agar kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan. 

2. Pemerataan pembangunan, sehingga tidak menjadi ketimpangan pembangunan.

3. Banyak retribusi yang belum terserap dengan maksimal. 

Bupati Natuna, Wan Siswandi dalam kesempatan tersebut menyampaikan pandangannya terhadap putusan rapat, menyampaikan terimakasih atas disahkanya Anggaran APBD Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2023. 

"Kami berterimakasih atas pandangan dan saran dari masing masing fraksi. Ini akan menjadi koreksi dan acuan bagi pemerintah untuk terus berbenah dalam menggerakan roda pemerintahan," ungkap Wan Siswandi 

Lebih lanjut Wan Siswandi menyampaikan dengan keterbatasan Anggaran pemerintah terus menggali potensi daerah baik di Bidang perikanan dan potensi lainnya yang dapat menjadi tambahan pendapatan daerah.

"Selain pembangunan fisik, pemerintah daerah juga fokus pada pembangunan sumberdaya manusia dengan beberapa kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi untuk memberikan beasiswa kepada putera daerah. Juga terkait Penerimaan Anggota Polri dilaksanakan khusus putera daerah natuna. Kita harap usaha usaha ini menjadi peluang bagi putera daerah untuk mendapatkan peluang terbaik , baik dalam pendidikan maupun peluang berkarir setelahnya," tambah Wan Siswandi. 

Dalam Rapat Paripurna tersebut di sepakati bersama Anggaran APBD Natuna tahun 2023 sebesar Rp 1.065.202.300.000, yang di tandai dengan penandatangan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Natuna dan DPRD Kabupaten Natuna. (***)

Share on Social Media

• Share on WhatsApp
• Share on Instagram
• Share on Facebook