Batam, News, Kepri
Polemik PG Djuwita, Ombudsman Bicara HAM, Polda Kepri Siap Dilaporkan
Egi | Jumat 06 Nov 2026 13:28 WIB | 106
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kepri, Lagat Parroha Patar Siadari saat diwawancarai (foto: ist)
Matakepri.co.id Batam - Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Riau, Lagat Parroha Patar Siadari menegaskan, penyidik tidak dibenarkan memaksa seseorang mengakui perbuatan yang tidak pernah dilakukannya. Apalagi jika pengakuan tersebut diperoleh melalui tekanan selama proses pemeriksaan, Jum'at (6/11/2026).
Menurut Lagat, tindakan memaksa seseorang memberikan pengakuan bertentangan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia (HAM). Karena itu, masyarakat yang merasa mengalami tekanan saat menjalani pemeriksaan dipersilakan menempuh jalur pengaduan terhadap penyidik.
"Oh, tidak bisa. Itu melanggar undang-undang tentang HAM. Pengakuan di bawah tekanan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Silakan laporkan ke Propam," kata Lagat.
Lagat juga menyarankan pihak yang merasa keterangannya dalam berita acara pemeriksaan (BAP) diperoleh melalui tekanan agar dapat mengajukan pencabutan BAP melalui kuasa hukumnya.
Menurutnya, setiap orang yang berhadapan dengan proses hukum, baik sebagai terlapor maupun tersangka, tetap memiliki hak yang wajib dihormati. Proses penyidikan harus berjalan secara profesional tanpa mengabaikan perlindungan terhadap hak-hak individu.
Selain itu, Lagat mengingatkan bahwa penyelesaian perkara pidana tidak selalu harus berujung pada hukuman penjara. Pendekatan keadilan restoratif atau restorative justice juga dapat dipertimbangkan sepanjang memenuhi persyaratan dan ketentuan hukum yang berlaku.
"Jadi, tidak selalu penyelesaian perkara harus mengarah ke penjara melalui proses P21 di kejaksaan," katanya.
Pernyataan Ombudsman tersebut menjadi sorotan di tengah munculnya keberatan dari pihak guru yang sebelumnya menjalani pemeriksaan dalam kasus dugaan kekerasan terhadap anak di lingkungan pendidikan.
Di sisi lain, Kasubdit IV PPA Ditreskrimum Polda Kepri, Kompol Tri Prasetiyo mengatakan, pihaknya tidak ingin menanggapi tudingan tersebut secara berlebihan lantaran khawatir menimbulkan polemik baru. Menurutnya, penyidik telah memeriksa para guru dan seluruh proses pemeriksaan sudah selesai.
"Kalau itu kami jawab, nanti jadi berbalas pantun. Kalau kami tanggapi, nanti seolah-olah kami mencoba resisten. Pada intinya, yang bersangkutan sudah kami periksa," katanya.
Terkait foto paha yang diperlihatkan penyidik saat pemeriksaan, Tri juga tidak ingin menanggapinya. Bahkan dia menuding awak media membangun persepsi lain terhadap proses pemeriksaan yang dilakukan penyidik.
Menurut Tri, penyidik telah menjalankan proses pemeriksaan sesuai ketentuan hukum acara pidana (KUHAP). Saat ini, penyidik berencana melanjutkan proses penanganan perkara dengan menyusun berkas untuk dikirimkan kepada jaksa penuntut umum (JPU).
"Intinya yang bersangkutan sudah kami periksa sebagai tersangka dan sudah selesai. Apa yang kami tanyakan, itu yang dijawab. Ini mau framing," katanya.
Sementara terkait rencana pengaduan penanganan perkara tersebut ke Propam Mabes Polri, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), hingga Ombudsman RI, Tri mengaku tidak keberatan. Pihaknya bahkan menyatakan siap menjalani pemeriksaan apabila ada laporan terkait proses penyidikan yang dilakukan.
"Kalau diadukan, ya silakan. Kami siap diperiksa terkait penanganan kami. Kami sudah sesuai aturan," tutupnya.(Egi)
Redaktur: ZB
Share on Social Media
Berita Terkait
Berita Populer :
- AKBP Novyan Pindah ke Polda Jatim, AKBP Andyka Aer Resmi Jabat Kapolres Natuna
- Geger! Dua ASN Pemkab Natuna Diamankan Polisi Diduga dalam Kasus Sabu
- Patung Dewa Dicuri dari Vihara, Pelaku Berhasil Ditangkap Polisi
- Dua Guru PG Djuwita Laporkan Penyidik Polda Kepri ke Propam
- Gibran Temui Prabowo, Sampaikan Niat Mundur dari Jabatan Wapres
