Nasional , Politik

Gibran Temui Prabowo, Sampaikan Niat Mundur dari Jabatan Wapres

Egi | Selasa 10 Nov 2026 17:06 WIB | 156

Presiden RI/Wakil Presiden RI

Politisi

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (foto: antara.com)

---

Matakepri.co.id Jakarta - Kabar mengejutkan datang dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Di tengah polemik dokumen pendidikan yang menyeret namanya dan desakan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR RI, Gibran dikabarkan telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden kepada Presiden Prabowo Subianto.

Informasi tersebut akhirnya dikonfirmasi Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam keterangannya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Prasetyo membenarkan bahwa Prabowo dan Gibran telah menggelar pertemuan pada Selasa pagi. Pertemuan yang berlangsung sekitar 2,5 jam itu membahas dinamika politik dan hukum yang tengah berkembang.

Dalam pertemuan tersebut, Gibran disebut menyampaikan keinginannya untuk mundur dari posisi orang nomor dua di Indonesia.

"Di antara pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di MK maupun di MA," ungkap Prasetyo ysngi dikutip dari aktual.com

Pernyataan tersebut sekaligus menjawab spekulasi yang sebelumnya berkembang mengenai pertemuan tertutup antara Prabowo dan Gibran.

Namun, Prasetyo meluruskan kabar yang menyebut Presiden Prabowo menolak keinginan Gibran untuk mengundurkan diri.

Menurutnya, dalam pertemuan tersebut Prabowo justru memberikan sejumlah masukan kepada wakil presiden.

"Namun sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar di dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut," jelasnya.

Di tengah pembicaraan mengenai pengunduran diri, Gibran ternyata juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum.

Prasetyo mengungkapkan, Gibran memohon agar diberikan kesempatan untuk membuktikan dokumen-dokumen yang dimilikinya melalui proses di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Polemik tersebut mencuat setelah Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan putusan yang berkaitan dengan persyaratan pendidikan Gibran.

Sebelumnya, putusan MA pada 30 Oktober 2026 mengabulkan kasasi terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA yang digunakan Gibran. Putusan tersebut kemudian memicu desakan sejumlah pihak agar DPR mengambil langkah politik melalui mekanisme Hak Menyatakan Pendapat.

Di sisi lain, dinamika politik di parlemen juga semakin berkembang.

Sejumlah anggota DPR RI mulai menggalang dukungan untuk menggunakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik dokumen pendidikan Gibran.

Anggota DPR RI Mardani Ali Sera menyebut sekitar 50 anggota dewan telah membubuhkan tanda tangan untuk mendukung usulan tersebut.

Ketua DPR RI Puan Maharani juga membenarkan bahwa pimpinan DPR telah menerima laporan mengenai penggalangan tanda tangan tersebut.

Puan menyatakan, usulan itu akan ditindaklanjuti setelah pembukaan masa sidang dengan mendengarkan pandangan fraksi-fraksi serta komisi terkait.

Sementara itu, Istana menyatakan menghormati hak konstitusional DPR maupun para anggotanya dalam menjalankan fungsi politik dan pengawasan.

Meski Gibran telah menyampaikan niat untuk mundur, hingga kini belum ada kepastian mengenai keputusan akhir pengunduran diri tersebut.

Dengan demikian, perkembangan politik dan hukum terkait posisi Gibran sebagai wakil presiden masih menjadi perhatian publik. Terlebih, persoalan dokumen pendidikan yang menjadi pemicu polemik masih akan berlanjut melalui jalur hukum.(***)

Redaktur: ZB

Share on Social Media

• Share on WhatsApp
• Share on Instagram
• Share on Facebook