Matakepri.com. Batam, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemprov Kepri, Misni saat ditemui usai mengikuti kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak di Harmoni One Hotel, Kamis (13/12).

"Misni berharap, Pemerintah Provinsi dan Kota memberikan perhatian khusus agar kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak serta perdagangan orang dapat di cegah atau diminimalisir.

saat ini aktivis jejaring Perlindungan Perempuan dan Anak cukup aktif, tetapi pemerintah belum mampu memberikan bantuan dana.
Anggaran saja yang dianggarkan oleh Pemerintah Kota Batam dan Pemerintah Provinsi sangat minim,” ujarnya

Dewi Astuti Manajer Rumah Faye Kota Batam, juga memberikan komentar, Pemko Batam terkesan tidak mendukung pemberantasan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta perdagangan orang.

“Pemerintah kota Batam masih belum mampu membuat Peraturan Daerah (Perda) tentang Perlindungan anak dan perempuan,” ujar Dewi Astuti.

kata Astuti, pihaknya sudah mengajukan kepada Pemko Batam untuk mengusulkan Perda Perlindungan Perempuan dan Anak serta perdagangan orang.

“Perda Perlindungan Perempuan dan Anak sangat diperlukan di Kota Batam sebagai langkah mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Jika Perda tersebut bisa Dilahirkan Pemerintah Batam, maka dapat dipastikan dapat menekan angka kekerasan terhadap anak dan perempuan,” tuturnya ( ione fajar)