Batam, News, Kepri

Ini Penyampaian Menteri KKP Dalam Pembukaan Rakernis DJPRL Tahun 2023

Egi | Kamis 11 May 2023 15:17 WIB | 797

Pemko/Pemda/Pemrov/Pemerintah
Gubernur Kepri/Wakil Gubernur
Wali Kota/Wakil Wali Kota
Lingkungan Hidup
Menteri/Wamen


Menteri KKP saat diwawancarai awak media usai pembukaan Rakernis DJPRL tahun 2023, Rabu (10/5) foto:egi


MATAKEPRI.COM BATAM -- Kementerian Kelautan dan Perikanan melaksanakan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (DJPRL) tahun 2023 dengan tema Mengawal Ekologi Laut untuk Ekonomi Biru, pada Rabu (10/5/2023) malam di Hotel Radisson Kota Batam. 


Menteri Kelautan dan Perikanan RI Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, pengelolaan ruang laut telah menjadi salah satu isu strategis dalam pembangunan kelautan dan perikanan. 


"Tekanan pembangunan dan dampak perubahan iklim telah menjadikan laut kita semakin terdegradasi. Tanpa pengelolaan yang baik maka laut tidak akan mampu lagi menjadi sumber kehidupan," ujar Trenggono didampingi Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Victor Gustaaf Manoppo. 


Lanjutnya, dari 5 kebijakan implementasi ekonomi biru KKP, 3 program menjadi tanggung jawab Ditjen PRL sehingga hal ini menggambarkan peran yang sangat strategis dari Ditjen Pengelolaan Ruang Laut dalam mengawal ekologi untuk ekonomi biru yang berkelanjutan. 


"DPRL berkontribusi 4 kegiatan yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2023 yaitu, nilai tukar petambak garam (101,5), luas kawasan konservasi 29,1 juta Ha, penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir 32 kawasan dan produksi garam 2 juta ton," bebernya. 


Pengembangan garam rakyat menjadi salah satu perhatian khusus kita. Diperlukan upaya terobosan minimal target-target rencana aksi yang diamanatkan dalam Perpres 126/2022 tentang percepatan pembangunan pergaraman nasional dapat tercapai. 


"Pengelolaan kawasan konservasi laut sangat berperan dalam membantu memastikan keberlanjutan penyediaan jasa ekosistem dari laut. KKP menargetkan luasan kawasan konservasi laut menjadi 30% dari luas laut teritorial pada tahun 2045 (97,5 juta Ha)," tuturnya. 


"Kita harus menjabarkan lebih detail langkah-langkah untuk mencapai target luasan tersebut. Tahun lalu luas kawasan konservasi di Indonesia telah mencapai luasan 28,9 juta hektar," sambungnya. 


Lanjutnya, kita mendapat laporan bahwa 58,23% dari total kawasan konservasi masih dikelola minimum, 40,51 % dikelola optimum dan 1,27% kawasan dikelola berkelanjutan. 


"Hal ini tentu menjadi penyemangat kita semua untuk semakin mendorong akselerasi pengelolaan efektif kawasan konservasi di Indonesia," imbuhnya. 


Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, juga menyampaikan terkait permasalahan sampah di laut yang mana menjadi hal penting dalam menjaga ekologi dan merupakan permasalahan lintas batas yang harus diselesaikan bersama. 


"Untuk tahun 2023 ini pelaksanaan Program Bulan Cinta Laut harus lebih baik dari tahun sebelumnya. Saya sampaikan kembali untuk adanya akselerasi pelaksanaan kegiatan survei di beberapa lokasi sedimentasi terpilih," pungkasnya (egi) 


Redaktur: ZB




Share on Social Media