Karimun, News
Ombudsman Bongkar Bobroknya Pelayanan Publik di Karimun, Diantaranya Rutan dan RSUD M Sani
Egi | Jumat 13 Nov 2026 20:25 WIB | 82
Ombudsman Kepri lakukan sidak di Rutan Karimun
Matakepri.co.id Karimun - Sejumlah persoalan dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau (Kepri), menjadi catatan Ombudsman RI setelah melakukan supervisi langsung ke enam instansi pelayanan, Jumat (13/11/2026).
Dalam pemeriksaan tersebut, Ombudsman menemukan sejumlah ketidaksesuaian antara dokumen yang dilaporkan instansi dengan informasi pelayanan yang seharusnya dapat diakses masyarakat secara terbuka.
Temuan ini menjadi perhatian serius karena kualitas pelayanan publik tidak cukup hanya terlihat baik dalam laporan administrasi, tetapi harus benar-benar dirasakan masyarakat ketika mengurus berbagai kebutuhan.
Supervisi dipimpin Anggota Ombudsman RI, Syafrida Rachmawati Rasahan, bersama Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepri, Lagat Siadari.
Enam instansi yang menjadi sasaran pemeriksaan yakni Polres Karimun, Rutan Kelas IIB Tanjung Balai Karimun, RSUD Muhammad Sani, Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun, Dinas Sosial Kabupaten Karimun, serta Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun.
Anggota Ombudsman RI, Syafrida Rachmawati Rasahan, mengatakan pengecekan langsung tersebut merupakan tahapan penting untuk memastikan hasil penilaian maladministrasi pelayanan publik tahun 2026 benar-benar objektif dan sesuai kondisi di lapangan.
Tim tidak hanya memeriksa kelengkapan dokumen, tetapi juga meninjau ruang pelayanan, loket pengaduan, fasilitas pendukung, hingga aksesibilitas bagi kelompok rentan seperti lansia dan penyandang disabilitas.
"Supervisi ini tidak hanya berfokus pada pemeriksaan kelengkapan administrasi dan standar pelayanan, tetapi juga melakukan observasi langsung terhadap sarana prasarana, wawancara dengan penyelenggara layanan maupun masyarakat pengguna layanan, serta memastikan tidak adanya praktik maladministrasi," ujarnya.
Dari hasil pemeriksaan sementara, Ombudsman menemukan sejumlah catatan yang perlu segera dibenahi oleh instansi terkait.
Salah satu persoalan yang mencuat adalah masih adanya ketidaksesuaian antara dokumen pendukung yang dilaporkan dengan informasi standar pelayanan yang dipajang di ruang pelayanan publik.
Di Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun, misalnya, tim menemukan informasi mengenai standar pelayanan belum dipajang di area layanan sehingga belum mudah dibaca dan diketahui masyarakat.
Padahal, keterbukaan informasi mengenai persyaratan, prosedur, dan waktu pelayanan merupakan bagian penting untuk memberikan kepastian kepada warga sekaligus mencegah munculnya praktik pelayanan yang berbelit-belit.
Catatan lainnya ditemukan di Rutan Kelas IIB Tanjung Balai Karimun. Instansi tersebut diketahui belum memiliki standar pelayanan khusus yang mengatur tata cara pengajuan cuti bersyarat.
Sementara itu, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun mendapatkan catatan berbeda. Berdasarkan pemeriksaan Ombudsman, dokumen pendukung dinilai telah lengkap dan fasilitas pelayanan sudah memenuhi ketentuan.
Persoalan lain muncul di Dinas Sosial Kabupaten Karimun. Dalam supervisi tersebut, Sekretaris Dinas Sosial menyampaikan sejumlah program wajib dalam Standar Pelayanan Minimum (SPM) daerah mengalami kendala akibat efisiensi anggaran dan berkurangnya kemampuan fiskal daerah.
Kondisi tersebut turut berdampak terhadap pelaksanaan program serta ketersediaan sarana dan prasarana kantor yang dinilai masih minim sehingga menghambat kinerja pegawai.
Tak hanya itu, Pemkab Karimun melalui Dinas Sosial juga tengah mengusulkan pembangunan rumah singgah kepada Pemerintah Provinsi Kepri. Usulan tersebut diajukan di atas lahan yang telah dihibahkan oleh pemerintah kabupaten.
Berbagai catatan tersebut menjadi gambaran bahwa persoalan pelayanan publik tidak hanya berkaitan dengan kelengkapan administrasi, tetapi juga menyangkut keterbukaan informasi, kesiapan fasilitas, hingga dukungan anggaran dalam menjalankan kewajiban pelayanan kepada masyarakat.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepri, Lagat Siadari, menegaskan hasil supervisi lapangan tersebut akan menjadi salah satu dasar dalam menentukan nilai rapor atau Opini Ombudsman RI Tahun 2026.
Ia meminta seluruh instansi yang mendapatkan catatan agar segera melakukan pembenahan, terutama dalam menyediakan informasi persyaratan dan prosedur pelayanan yang dapat dilihat langsung oleh masyarakat.
"Kami berharap seluruh entitas pelayanan publik di Kabupaten Karimun, baik instansi vertikal maupun perangkat daerah, dapat terus mempertahankan komitmen dalam memberikan pelayanan yang cepat, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat," ungkapnya.
Ombudsman juga mengajak masyarakat Kabupaten Karimun untuk tidak ragu mengawasi kualitas pelayanan di masing-masing instansi.
Warga yang menemukan pelayanan berbelit-belit, tidak transparan, atau dugaan penyimpangan administrasi dapat menyampaikan laporan secara gratis melalui WhatsApp Ombudsman RI Perwakilan Kepri di nomor 0811-9813-737 atau Call Center 137.
Supervisi ini sekaligus menjadi pengingat bagi setiap penyelenggara layanan bahwa standar pelayanan bukan sekadar dokumen untuk memenuhi penilaian, melainkan hak masyarakat yang wajib dipenuhi. (Egi)
Redaktur: ZB
Share on Social Media
Berita Terkait
.jpg)
Berita Populer :
- Geger! Dua ASN Pemkab Natuna Diamankan Polisi Diduga dalam Kasus Sabu
- AKBP Novyan Pindah ke Polda Jatim, AKBP Andyka Aer Resmi Jabat Kapolres Natuna
- Patung Dewa Dicuri dari Vihara, Pelaku Berhasil Ditangkap Polisi
- Gibran Temui Prabowo, Sampaikan Niat Mundur dari Jabatan Wapres
- Dua Guru PG Djuwita Laporkan Penyidik Polda Kepri ke Propam
