News

PBB Sebut Myanmar Lakukan Pelanggaran HAM Yang Serius Terhadap Etnis Rohingya

| Sabtu 04 Feb 2017 05:51 WIB | 3398



PBB menyebut militer Myanmar telah melakukan pelanggaran HAM berat kepada etnis Muslim Rohingya. Foto/Istimewa


MATAKEPRI.COM, New York - PBB menuduh pasukan keamanan Myanmar telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang serius termasuk pemerkosaan, pemukulan dan pembunuhan anak-anak. Hal itu tertuang dalam laporan yang disusun setelah melakukan wawancara dengan lebih dari 200 pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari Myanmar ke Bangladesh.

Diperkirakan 65.000 anggota komunitas minoritas Muslim itu telah melarikan diri ke Bangladesh sejak kekerasan pecah di Myanmar pada Oktober lalu. Hampir setengah dari mereka yang diwawancarai oleh PBB mengatakan anggota keluarganya telah dibunuh. Dari 101 perempuan yang diwawancarai, 52 mengatakan mereka telah diperkosa atau mengalami kekerasan seksual oleh aparat keamanan.

Banyak dari mereka juga mengatakan kepada penyelidik bahwa anggota tentara atau polisi telah membakar ratusan rumah, sekolah, pasar, toko-toko, dan masjid Rohingya.

"Banyak kesaksian menegaskan bahwa tentara sengaja membakar rumah-rumah dengan keluarga di dalamnya, dan dalam kasus lain mendorong etnis Rohingya ke rumah-rumah yang sudah terbakar", bunyi laporan itu seperti dikutip dari BBC, Sabtu (4/2/2017).

Banyak korban mengatakan mereka mengejek karena mereka dipukuli atau diperkosa, dengan pelaku mengatakan kepada mereka: "Apa yang Allah bisa lakukan untuk Anda? Lihat apa yang bisa kami lakukan."

"Kekejaman terhadap anak-anak Rohingya yang menjadi subyek kekerasan tidak bisa ditoleransi, kebencian macam apa yang membuat seorang pria menusuk bayi yang menangis untuk mendapatkan susu ibunya," kata Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Zeid Raad Al Hussein.

"Saya menyerukan kepada masyarakat internasional, dengan segala kekuatannya, untuk bergabung dengan saya mendesak kepemimpinan di Myanmar untuk membawa operasi militer berakhir," imbuhnya.

Pemerintah negara dan pemimpin de-fakto Aung San Suu Kyi sebelumnya telah menolak klaim pelanggaran hak asasi dan bersikeras bahwa pasukan keamanan mengikuti aturan hukum. Namun, juru bicara Suu Kyi mengatakan kepada BBC bahwa yang tuduhan terbaru sangat serius. Juru bicara itu mengatakan para pejabat akan memeriksanya dengan segera.(*)



Share on Social Media